SURABAYA – Industri maritim Indonesia berduka. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau PT DPS, sebuah perusahaan galangan kapal pelat merah yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Keputusan ini memaksa salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertua di Indonesia tersebut untuk menghentikan seluruh operasionalnya.
Penutupan ini mengakhiri perjalanan panjang sejarah maritim Nusantara yang telah membentang selama 116 tahun sejak didirikan pada tahun 1910. Akibatnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantam sektor industri strategis nasional.
Anatomi Krisis: Mengapa Sang Raksasa Bisa Hancur?
Kepailitan PT DPS bukan terjadi dalam semalam. Berdasarkan analisis data finansial dan rekam jejak hukum korporasi, keruntuhan perusahaan ini dipicu oleh tiga faktor krusial yang saling mengikat:
1. Kehancuran Tata Kelola dan Korupsi Sistemik
Faktor paling fatal yang mematikan nadi bisnis PT DPS adalah runtuhnya integritas internal akibat rentetan fraud dan korupsi pengadaan oleh oknum manajemen terdahulu. Skandal yang paling masif adalah korupsi pengadaan floating dock (dok terapung) bekas asal Rusia pada tahun 2015.
Menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp63 miliar, oknum direksi saat itu justru membeli dok terapung berusia 43 tahun yang melanggar batas usia impor. Tragisnya, fasilitas utama tersebut tenggelam di laut internasional saat dalam perjalanan menuju Surabaya. Modal negara menguap sia-sia, jajaran direksi berakhir di penjara, dan perusahaan kehilangan alat produksi utama untuk modernisasi. Krisis ini diperparah oleh korupsi proyek pembangunan kapal tunda periode 2018–2021 yang terus menguras likuiditas sisa.
2. Jeratan Utang Rp427 Miliar dan Defisit Aset
Kegagalan investasi kronis membuat PT DPS masuk ke dalam jebakan utang (debt trap). Perusahaan gagal memenuhi kewajiban Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga total kewajiban membengkak mencapai Rp427 miliar.
Sebaliknya, nilai aset riil perusahaan terus menyusut karena infrastruktur galangan dibiarkan menua tanpa peremajaan, hingga nilainya diestimasikan hanya tersisa sekitar Rp200 miliar. Ketimpangan neraca keuangan yang mencapai lebih dari dua kali lipat ini membuat opsi restrukturisasi menemui jalan buntu. Saking parahnya krisis arus kas (cash flow), Dana Pensiun karyawan DPS bahkan sudah terpaksa dibubarkan akibat perusahaan tidak mampu lagi membayar iuran bulanan.
3. Kalah Saing di Pasar Modern
Di tengah ketatnya persaingan industri perkapalan global, PT DPS bertahan dengan infrastruktur yang usang. Tanpa efisiensi operasional dan adopsi teknologi baru, biaya perawatan alat membengkak dan durasi pengerjaan pesanan kapal sering kali molor. Hal ini membuat PT DPS kalah saing dengan galangan kapal swasta domestik maupun internasional yang jauh lebih modern dan efisien.
Dampak Sosial: Nestapa 637 Kepala Keluarga
Di balik angka kerugian ratusan miliar dan perdebatan hukum di ruang sidang, ada realita kemanusiaan yang sangat memukul sektor ketenagakerjaan. Penutupan total operasional ini berdampak langsung pada PHK massal terhadap 637 karyawan.
Sebanyak 637 kepala keluarga kini kehilangan mata pencaharian utamanya secara mendadak. Fasilitas galangan di kawasan Tanjung Perak yang biasanya bising oleh aktivitas pengelasan dan benturan besi kini mendadak sunyi, menyisakan ketidakpastian nasib bagi para pekerja ahli maritim yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Catatan Kritis dan Pelajaran Berharga
Tumbangnya PT DPS menjadi alarm keras bagi tata kelola BUMN, khususnya di sektor industri strategis. Kasus ini membuktikan secara gamblang bahwa suntikan modal negara sebesar apa pun tidak akan pernah cukup menyelamatkan korporasi jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tanpa kompromi. Ketika korupsi dibiarkan menyentuh pengadaan alat produksi utama, maka sebuah perusahaan sejatinya sedang menghitung hari menuju kematiannya sendiri.
Kini, sejarah panjang dan nama besar PT DPS tinggal kenangan. Semoga hak-hak normatif para pekerja yang terdampak segera dipenuhi secara adil, dan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian segera mendapatkan jalan rezeki baru yang lebih baik.
