Oleh: E. T. Hadi Saputra
Jakarta, 27 Oktober 2026
Ada sebuah lelucon usang di republik ini yang tak pernah kehilangan daya rusaknya: siapa pun yang berani membongkar borok kejahatan masa lalu dan menagih pertanggungjawaban aparat, otomatis divonis sebagai pengkhianat bangsa. Pengakuan Usman Hamid mengenai rentetan intimidasi—yang kini beralih dari teror ketukan pintu menjadi operasi siber—bukan sekadar jeritan seorang pegiat hak asasi manusia. Ini adalah cermin retak bagi demokrasi prosedural kita yang keropos di hadapan kekuatan bersenjata.
Mari kita tengok sejarah tanpa kepura-puraan. Usman lahir dari kepulan asap mesiu Tragedi Trisakti 1998, digembleng oleh Munir Said Thalib, dan menolak tunduk ketika amplop suap miliaran rupiah ditawarkan oleh perwira militer di meja tamunya. Dahulu, senjata represi masih berbau kuno: pamflet stensilan beracun, cap klise “agen Yahudi” atau “komunis”, serta intrik murahan untuk menakut-nakuti keluarga. Hari ini, aparatus pembungkam itu bersolek. Mereka menyusup lewat algoritma, peretasan perangkat, fabrikasi isu daring, dan orkestrasi persekusi digital.
Bentuknya boleh berevolusi, namun wataknya tetap kerdil: ketakutan akut terhadap transparansi.
Sungguh ironis ketika institusi pertahanan dan keamanan—yang digaji dengan uang pajak rakyat untuk menjaga kedaulatan dari ancaman luar—justru mengerahkan energi dan teknologinya untuk membidik warganya sendiri yang menuntut keadilan. Mengapa mereka begitu alergi terhadap kerja-kerja lembaga seperti Amnesty International? Jawabannya sederhana: kebenaran menuntut pembuktian hukum, sementara impunitas menuntut kepatuhan buta.
Pernyataan Usman Hamid bahwa dirinya “tidak gentar” tentu patut dihormati, tetapi itu bukan solusi akhir. Publik tidak boleh terus-menerus membiarkan para pembela hukum dan korban pelanggaran berjalan sendirian di bawah bayang-bayang moncong senjata maupun mata-mata digital. Keberanian individu tidak boleh menjadi pengganti bagi lumpuhnya perlindungan negara terhadap warganya.
Selama aparat keamanan memandang kritik independen sebagai ancaman stabilitas dan bukan sebagai koreksi konstitusional, reformasi sektor keamanan hanyalah bualan seminar belaka. Di balik retorika stabilitas nasional dan ketertiban umum, ada ketakutan abadi dari para pelaku impunitas: bahwa suatu hari, rantai kekuasaan mereka runtuh di hadapan palu keadilan yang tak bisa lagi mereka intimidasi.
