Oleh: E.T. Hadi Saputra
Kekuasaan di republik ini kerap bekerja melalui dramaturgi yang rapi. Panggung boleh bertukar, tata lampu boleh berganti suasana, namun naskah dasarnya nyaris tak pernah berubah: menyajikan sensasi kehadiran negara sebagai substitusi atas sistem...
Menagih tobat konstitusional pers nasional dari jerat berhala klik menuju kedaulatan jurnalisme rakyat.
Penulis: E.T. Hadi Saputra & Tim Redaksi SerbaMedia.IDTanggal Terbit: 17 September 2026
Ilustrasi Editorial SerbaMedia.ID: Bukan Sekadar Satpam Modal
Jarum jam menunjukkan pukul dua dini hari...
Sejarah peradaban manusia tidak pernah kekurangan stok cerita tentang kejatuhan para penguasa yang mabuk oleh kemilau takhtanya sendiri. Di panggung sirkus politik kita hari...
Di balik hingar-bingar narasi kedaulatan digital yang sering didengungkan di podium-podium megah, sebuah paradoks hukum yang sangat telanjang kini sedang dipentaskan di panggung birokrasi...
JAKARTA – Di balik hingar-bingar narasi kemandirian ekonomi yang sering didengungkan di podium-podium megah, sebuah pola sistemik yang sangat rapi dan mencurigakan kini mulai...
Praktik "Barter Kedaulatan" ini membuktikan bahwa nurani kebijakan ekonomi kita sedang berada dalam sandera kepentingan modal besar. Jika hukum tata niaga hanya dipandang sebagai instrumen transaksi politik, maka kemandirian industri nasional hanyalah ilusi yang sengaja dipelihara di atas panggung sirkus birokrasi. Publik berhak menuntut transparansi atas setiap lembar nota kesepahaman yang diteken di balik pintu tertutup, sebelum pilar ekonomi kita benar-benar roboh akibat ketamakan yang dilegitimasi oleh regulasi.
Ramadan seharusnya menjadi bulan di mana kejujuran menjadi mata uang tertinggi dalam pergaulan sosial maupun bernegara. Namun, panggung politik kita justru mempertontonkan sirkus narasi...
Oleh: E. T. Hadi Saputra
Laporan kinerja keuangan perbankan yang dirilis sepanjang pertengahan Februari 2026 ini menyisakan ironi yang menyesakkan dada. Di tengah keluhan kelas...
Oleh: Dr. HM. Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H.
Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Pamulang.
Potensi persoalan terkait Profesor Emeritus dalam Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, khususnya...
