29.9 C
Jakarta

KRITIK Menolak Menara Gading Semantik: Mengapa Pancasila Bukan Sekadar Naskah Linguistik yang Yatim Piatu

Published:

Oleh E T Hadi Saputra

Sebuah Tanggapan Kritis atas Pembacaan Eksegesis Tekstual-Imanen terhadap Falsafah Negara

Fokus Telaah: Original Intent Pendiri Bangsa | Hierarki Filosofis-Organik | Hakikat Sosio-Demokrasi | Hermeneutika Kritis Kewargaan

Perdebatan mengenai cara memperlakukan Pancasila kembali mencuat ke ruang publik seiring peluncuran karya akademis Indonesianis asal Universitas Bonn, Prof. Berthold Damshäuser, bertajuk Membedah Kata, Menemukan Makna: Eksegesis Teks Pancasila. Melalui pembacaan tekstual-imanen atau eksegesis linguistik, Damshäuser berupaya mengisolasi lima sila Pancasila semata-mata dari struktur gramatikal, pilihan kata, dan morfologinya. Dalam pandangannya, teks Pancasila kini telah terlepas sepenuhnya dari para penciptanya, memiliki kedudukan mutlak yang mandiri, dan tidak boleh dipengaruhi atau diganggu oleh maksud asli maupun pesan politik para perumusnya. Bahkan, secara provokatif ia melontarkan klaim bahwa sekitar sembilan puluh lima persen masyarakat Indonesia sejatinya tidak memahami teks Pancasila, mereduksi sila keempat menjadi sekadar demokrasi konsensus yang representatif, dan membatasi kedudukan Pancasila sebagai “dharma pemerintah” belaka.

Ikhtiar mendekati teks dasar negara melalui ketelitian filologi tentu patut dihargai sebagai penyegar diskursus estetika kebahasaan. Namun, ketika perangkat linguistik tersebut diangkat menjadi paradigma mutlak yang menafikan rekam sejarah, etika konstitusi, dan praksis sosial, kita sedang berhadapan dengan sebuah reduksionisme yang berbahaya. Memperlakukan Pancasila layaknya naskah purba yang kehilangan riwayat penciptanya bukan saja merupakan kekeliruan metodologis yang fatal, melainkan juga berisiko mencabut roh perlawanan dan daya emansipatoris falsafah bangsa ini dari gelanggang kehidupan nyata.

1. Ilusi Kemandirian Teks dan Pengingkaran Original Intent

Gagasan pokok yang diajukan oleh pendekatan eksegesis Damshäuser bersandar pada dalil otonomi teks (textual autonomy), yakni anggapan bahwa begitu sebuah naskah disahkan dan diundangkan, teks tersebut berdiri sendiri dan putus hubungan dengan kehendak batin para penyusunnya (original intent). Dalam tradisi teologi biblika atau filologi klasik, eksegesis memang menjadi perangkat darurat yang tak terhindarkan ketika para pembaca menafsirkan naskah kuno yang pengarangnya anonim atau kehendak transendentalnya tidak dapat dikonfirmasi langsung oleh manusia.

Akan tetapi, memindahkan metode penafsiran kitab suci kuno secara mentah-mentah ke dalam rahim naskah hukum dasar negara modern merupakan suatu anakronisme. Sebagaimana dicatat oleh pengkaji etika konstitusi E.T. Hadi Saputra, bangsa Indonesia memiliki berkah sejarah berupa dokumentasi perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tersimpan secara sangat rapi dan otentik. Maksud batin Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Soepomo, hingga Mohammad Natsir ketika merumuskan kata “Ketuhanan”, “Kemanusiaan”, “Kerakyatan”, hingga “Keadilan Sosial” bukanlah misteri yang gulita. Seluruh pilihan kata tersebut lahir dari pergulatan dialektis, benturan gagasan, serta kompromi politik-kebangsaan yang agung.

Ketika seorang penafsir bersikeras bahwa teks Pancasila harus “steril” dari maksud para perumusnya, analisis tersebut berubah menjadi sekadar eksplorasi semantik yang berlebihan (superfluous). Teks konstitusi tidak pernah lahir di ruang hampa yang suci dari pergulatan kekuasaan. Memutus teks dari sejarah pembentukannya sama saja dengan memperlakukan konstitusi sebagai naskah yatim piatu yang kehilangan memori historisnya.

2. Bias Filologis dan Reduksi Sosio-Demokrasi Menjadi Prosedural

Salah satu klaim paling mencolok dalam paparan Damshäuser adalah pernyataannya bahwa mayoritas mutlak orang Indonesia tidak memahami arti istilah “Kerakyatan” dan “Ketuhanan”, sehingga sila keempat diusulkan untuk diterjemahkan kembali ke dalam bahasa modern sebagai “demokrasi konsensus yang representatif”. Di sini tampak jelas adanya bias epistemologis formalistik Barat yang mengukur pemahaman falsafah hidup rakyat semata-mata dari kemahiran mendefinisikan imbuhan gramatikal di atas kertas ujian sekolah atau meja seminar.

Pemberian makna sila keempat semata-mata sebagai “demokrasi perwakilan berbasis konsensus” sesungguhnya telah melucuti bobot radikal gagasan kerakyatan Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 maupun kursus-kursus Pancasila berikutnya, Soekarno menegaskan bahwa kerakyatan yang digagas Indonesia bukanlah demokrasi parlementer liberal ala Barat yang hanya memperjuangkan kesetaraan politik formal di bilik suara namun membiarkan penindasan ekonomi di pabrik dan ladang. Kerakyatan Indonesia berakar pada konsep sosio-demokrasi, yakni perkawinan erat antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Tabel berikut mengontraskan secara tajam perbedaan mendasar antara reduksi semantik formalistik dengan hakikat kerakyatan sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa:

Dimensi KajianReduksi Eksegesis LinguistikHakikat Kerakyatan Pancasila
Pusat GravitasiProsedur formal konsensus parlemen dan lembaga perwakilan.Kedaulatan rakyat sejati, kontrol publik atas kekuasaan negara, dan budaya gotong royong.
Karakter DemokrasiDemokrasi representatif prosedural-elektoral semata.Sosio-demokrasi: keterpaduan utuh antara demokrasi politik dan emansipasi ekonomi.
Basis KritikKetidaksempurnaan susunan tata bahasa dan leksikal teks.Perlawanan nyata terhadap hegemoni oligarki, kapitalisme predatoris, dan feodalisme.

Sebagaimana dikritisi oleh aktivis kebijakan publik Yenny Sucipto, perdebatan demokrasi kita hari ini bukan berada pada kebingungan gramatikal, melainkan pada pembajakan lembaga-lembaga demokrasi oleh kekuatan oligarki dan koalisi transaksional. Ketika demokrasi prosedural dibiarkan berjalan tanpa kedaulatan ekonomi rakyat, parlemen hanya akan menjadi ruang kompromi elit pemodal. Istilah kerakyatan membawa mandat pembelaan atas mereka yang dimiskinkan oleh struktur sosial, bukan sekadar etalase keterwakilan elite politik.

3. Kesesatan Pembacaan Atomistis: Pancasila sebagai Sistem Organik

Dalam membedah sila-sila Pancasila, pendekatan eksegesis Damshäuser cenderung memecah rumusan dasar negara menjadi potongan-potongan terpisah. Ia menyatakan bahwa kelima kalimat Pancasila tidak bermakna apa-apa jika dilepaskan dari teks Pembukaan UUD 1945, lalu mengotak-ngotakkannya ke dalam kategori sila yang merupakan “fakta” (seperti Ketuhanan) dan sila yang semata-mata “harapan” (seperti Kemanusiaan yang adil dan beradab atau Keadilan Sosial).

Cara membaca yang atomistis ini mengulangi kekeliruan yang pernah diuraikan oleh teolog dan pemikir etika Eka Darmaputera. Menafsirkan Pancasila sila demi sila secara terisolasi satu sama lain niscaya menghasilkan konsep-konsep abstrak, prinsip-prinsip umum yang mengambang, dan impian muluk yang tercerabut dari realitas konkret manusia Indonesia.

Secara filosofis dan aksiologis, sebagaimana ditegaskan oleh para pengkaji filsafat Pancasila di Universitas PGRI Semarang, Agus Sutono dan Supriyono Purwosaputro, kesatuan sila-sila Pancasila memiliki susunan hierarkis-piramidal yang bersifat formal logis, di mana setiap sila saling menjiwai dan mendasari:

“Pancasila secara aksiologis merupakan sebuah sistem pengetahuan dan filsafat jalan tengah yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Susunan sila-silanya bersifat hierarkis-piramidal, di mana religiusitas mendasari kemanusiaan, kemanusiaan menjiwai persatuan, persatuan menjadi wadah kerakyatan, dan seluruhnya bermuara pada perwujudan keadilan sosial.”

Membelah Pancasila menjadi dikotomi simplistis antara “fakta” dan “harapan” merusak bangunan metafisika kebangsaan tersebut. Keadilan sosial bukan sekadar harapan kosong yang terlepas dari realitas, melainkan batu uji praksis bagi keberhasilan pengamalan seluruh sila di bawahnya. Sila pertama kehilangan moralitas ketuhanannya dan sila kedua kehilangan martabat kemanusiaannya apabila negara membiarkan jurang ketimpangan sosial terus menganga.

4. Dekonstruksi Klaim “Dharma Pemerintah”: Bahaya Pasivitas Kewargaan

Pernyataan Damshäuser yang menyebutkan bahwa warga negara tidak semestinya memandang Pancasila sebagai kewajibannya melainkan murni sebagai “dharma pemerintah” yang bisa dituntut haknya oleh individu, sepintas terdengar membela hak warga. Namun, jika dibedah melalui kacamata hukum tata negara dan sosiologi kewargaan, pernyataan ini menyimpan kekeliruan konseptual yang fatal.

Pertama, pandangan tersebut mereduksi rakyat Indonesia dari subjek etis menjadi sekadar konsumen pasif pelayanan birokrasi. Dalam tinjauan aksiologi, bangsa Indonesia adalah pemangku nilai (subscriber of values) Pancasila. Nilai-nilai gotong royong, penghormatan martabat sesama manusia, dan solidaritas lintas batas kultural adalah watak kepribadian bangsa (causa materialis) yang harus dihidupi dalam pergaulan kewargaan sehari-hari. Jika urusan etika berbangsa hanya diserahkan kepada pundak aparatur negara, masyarakat kehilangan daya perlawanan kultural dan tanggung jawab moral untuk membangun tatanan sosial yang berkeadaban.

Kedua, pandangan tersebut bertentangan secara diametral dengan prinsip legalitas kekuasaan (wetmatigheid van bestuur). Dalam kajian hukum tata negara yang ditulis oleh Conrado M. Cornelius dari Universitas Indonesia, jabatan kepresidenan maupun badan-badan eksekutif negara pada hakikatnya tidak memiliki wewenang konstitusional (bevoegdheid) untuk menjadi penafsir tunggal ideologi negara. Sejarah kelam era Orde Baru memperlihatkan bagaimana penyerahan otoritas tafsir Pancasila secara mutlak ke tangan pemerintah berujung pada kriminalisasi lawan-lawan politik yang dicap “anti-Pancasila”.

Mengacu pada kerangka hermeneutika kritis Jürgen Habermas, pemaknaan ideologi harus diletakkan dalam ruang publik yang demokratis dan deliberatif (die Öffentlichkeit). Penafsiran Pancasila adalah hak emansipatoris masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui diskursus yang bebas dominasi, bukan monopoli sepihak penguasa yang memaksakan tafsir dari atas ke bawah (top-down). Menjadikan Pancasila sebagai urusan birokrasi pemerintah justru membuka kembali pintu otoritarianisme yang pernah meremukkan demokrasi Indonesia.

5. Menara Gading Semantik versus Praksis Perjuangan

Buku dan ceramah Damshäuser berulang kali menegaskan bahwa pembacaan eksegesis dimaksudkan untuk mengkaji teks secara objektif tanpa muatan ideologis (near-ideologis). Di sinilah letak kerapuhan elitisme akademis: mengira bahwa dengan mengurung diri dalam telaah tata bahasa murni, seorang sarjana telah berhasil mencapai kebenaran hakiki.

Sebagaimana disuarakan oleh budayawan Agus R. Sarjono dalam forum peluncuran buku tersebut, teks Pancasila memang memiliki banyak celah dan keterbatasan jika diukur dari kaidah linguistik formal yang kaku. Namun, kekuatan hakiki Pancasila tidak terletak pada kesempurnaan ortografi atau ketatnya sintaksis kalimat, melainkan pada roh penolakan terhadap segala bentuk absolutisme dan dominasi kekuasaan yang mengancam kebersamaan. Nilai terbesar Pancasila sering kali hadir bukan pada apa yang tertulis secara verbal (present), melainkan pada suasana kebatinan yang melatarbelakangi penolakannya terhadap tirani mayoritas maupun keangkuhan otoritarian (absent).

Kritik paling mendesak bagi bangsa ini bukanlah mencari definisi etimologis paling murni atas kata “Ketuhanan” atau “Kerakyatan”, melainkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dieksekusi secara nyata dalam kebijakan publik (executable). Menggembar-gemborkan analisis semantik di tengah situasi di mana jutaan rakyat kecil terhimpit beban ekonomi, korupsi birokrasi merajalela, dan kekayaan alam dikuasai segelintir konglomerat hanya akan membawa diskursus Pancasila terperangkap dalam menara gading intelektual.

Tantangan nyata Pancasila hari ini bukan berada pada kamus tata bahasa, melainkan pada politik anggaran, keadilan pemilu, dan pemerataan kesejahteraan sosial. Sebuah teks dasar negara baru benar-benar bermakna manakala ia menjadi senjata emansipasi rakyat jelata, bukan sekadar ornamen estetika sastra yang dikagumi dalam ruang diskusi berpendingin udara.

6. Merawat Roh Pancasila sebagai Proyek Bersama

Pancasila sejak semula diniatkan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar falsafah (Philosofische Grondslag) dan pandangan hidup bersama (Weltanschauung), bukan teks suci yang beku maupun mainan analisis tata bahasa yang steril. Upaya Prof. Berthold Damshäuser membedah kata demi kata patut kita terima sebagai pengingat agar kita tidak memperlakukan Pancasila sebagai hafalan doktrinal yang dogmatis. Namun, menarik kesimpulan bahwa teks Pancasila berdiri mutlak di atas niat sejarah para perumusnya, menuduh bangsa ini tidak memahami falsafahnya sendiri, serta membatasi Pancasila sebagai urusan birokrasi negara adalah lompatan logika yang harus ditolak secara tegas.

Meminjam pemikiran sosiologis Benedict Anderson, kebangsaan Indonesia bukanlah artefak mati yang diwariskan dari masa lampau, melainkan sebuah proyek bersama untuk masa kini dan masa depan. Demikian pula halnya dengan Pancasila. Ia adalah piagam perjuangan yang hidup, yang terus-menerus diuji di tengah gelombang ketidakadilan sosial, hegemoni pasar, dan godaan kekuasaan. Membela Pancasila berarti merawat roh emansipasinya di ruang publik, memastikan daulat rakyat tidak tenggelam oleh oligarki, dan membuktikan bahwa keadilan sosial bukan sekadar rangkaian kata indah di atas kertas, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat di tanah airnya sendiri.

ET Hadi Saputra
ET Hadi Saputrahttp://www.ethadisaputra.com
seorang jurnalis investigasi dan penulis kritis yang mengintegrasikan latar belakang ilmu komunikasi, hukum, dan ekonomi nya ke dalam narasi analisis sosial dan kebijakan publik. Dengan gaya penulisan berbasis riset yang tajam, ia aktif menyuarakan isu-isu terkait hukum tata negara, hak asasi manusia, serta inovasi pendidikan tinggi demi menciptakan literasi masyarakat yang lebih mendalam terhadap konstitusi.

Related articles

Recent articles

spot_img