Kunjungan akhir pekan para pesohor bisnis Jakarta ke daerah sering kali melahirkan narasi publik yang senada: optimisme pertumbuhan, kekaguman pada alam, dan angka-angka statistik yang memukau. Fenomena ini kembali terlihat dalam unggahan media sosial Anindya Novyan Bakrie, Chief Executive Officer PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) sekaligus Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam lawatannya ke Maluku Utara untuk melantik pengurus Kadin Provinsi periode 2026–2031, Anindya didampingi langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia dengan impresif memamerkan angka ekspor Maluku Utara ke China yang mencapai USD 6 Miliar, sembari melempar romantisasi keindahan alam pesisir setempat.
Namun, di balik jabat tangan formal, senyum korporat, dan piring-piring makanan laut yang tersaji, terdapat struktur ekonomi-politik (ekopol) berat yang luput dari teks publik tersebut. Menggunakan pisau analisis kritis, kunjungan ini bukan sekadar agenda organisasi biasa, melainkan sebuah manifestasi dari konsolidasi oligarki, ilusi hilirisasi, hingga taktik greenwashing budaya elite global di atas ruang hidup masyarakat lokal.
Konsolidasi Oligarki Baru dan Legitimasi Ganda
Momen pelantikan Kadin Maluku Utara yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda memperlihatkan bertemunya dua poros kekuatan utama pasca-2024: kapital raksasa dan birokrasi daerah. Di Indonesia, elite bisnis tidak lagi memposisikan diri sebagai eksternalitas yang melobi pemerintah dari luar. Mereka tampil sejajar, bahkan mendikte arah kebijakan pembangunan daerah atas nama “kolaborasi mendorong kemajuan ekonomi.”
Lebih jauh, bertemunya sosok Sherly Tjoanda (yang naik ke panggung kekuasaan menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos) dengan Anindya Bakrie (generasi ketiga dinasti bisnis Bakrie) mencerminkan bagaimana struktur ekonomi-politik Indonesia hari ini dirawat. Kekuasaan tidak didekonsolidasi ke tingkat rakyat, melainkan dikanalisasi melalui jaringan patronase keluarga elite yang saling mengunci kepentingan demi stabilitas investasi tambang.
Paradoks USD 6 Miliar dan Ilusi Kesejahteraan Daerah
Poin paling krusial yang dipamerkan Anindya adalah angka perdagangan senilai USD 6 Miliar (sekitar Rp90-an triliun) dari ekspor Maluku Utara ke China. Angka fantastis ini adalah buah dari kebijakan hilirisasi nikel dan menjamurnya smelter raksasa di kawasan industri seperti Weda Bay atau Obi. Namun, narasi kebanggaan ini mengabaikan sebuah kepalsuan struktural: asimetri nilai tambah yang akut.
Kekayaan bernilai miliaran dolar tersebut nyatanya mengalami capital flight yang masif. Keuntungan terbesar dari pengerukan perut bumi Maluku Utara tidak mengendap di kas daerah atau menjadi jaminan kesejahteraan jangka panjang warga lokal, melainkan terbang kembali ke pusat-pusat modal di Jakarta dan Tiongkok. Daerah hanya ditinggali remah-remah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang timpang, berbanding terbalik dengan beban sosial dan kerusakan ekologi yang harus ditanggung selamanya.
Di sisi lain, dorongan Anindya untuk “terus menaikkan” intensitas perdagangan dengan China justru menjebak Maluku Utara ke dalam jerat monokultur ekonomi yang sangat berbahaya. Ketika nasib finansial satu provinsi digantungkan pada satu negara mitra tunggal (over-reliance) dan satu komoditas ekstraktif, ekonomi lokal sedang berdiri di tepi jurang. Jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat atau serapan nikel global runtuh, maka seluruh sendi ekonomi Maluku Utara dipastikan akan ikut hancur seketika.
Greenwashing Sektoral dan Distraksi Ekologis
Terdapat kontradiksi tajam saat Anindya menyelipkan narasi pengembangan sektor pangan dan pariwisata sebagai potensi masa depan. Realitasnya, ruang hidup dan lahan-lahan produktif di Maluku Utara hari ini sedang dikepung secara agresif oleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Bagaimana mungkin pariwisata dan pangan bisa digalakkan jika pesisir dikorbankan untuk pelabuhan nikel dan lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri smelter?
Romantisasi kuliner—mulai dari memakan seafood khas, durian, hingga coklat kenari—berfungsi sebagai greenwashing narasi sosiologis. Elite bisnis mencoba membangun citra bahwa alam Maluku Utara masih “perawan, makmur, dan lestari.” Ini adalah taktik distraksi untuk memisahkan perhatian publik dari isu ekologis riil: pencemaran laut akibat sedimentasi tambang, ancaman limbah tailing, hingga konflik agraria dengan masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup mereka.
Berenang Tengah Malam: Kosmetika Gaya Hidup dan Jarak Realita
Aksi simbolis Anindya yang “nekad berenang di tengah malam” karena tergiur kejernihan air laut lokal menjadi puncak dari komodifikasi gaya hidup para elite. Di era digital, aksi-aksi teatrikal seperti ini sangat efektif untuk membangun citra pemimpin ekonomi yang organik, berani, dan menyatu dengan alam.
Namun, tindakan ini sekaligus mempertegas detachment atau pemisahan realita yang egois. Di saat nelayan tradisional di lingkar tambang harus melaut lebih jauh karena air laut mereka keruh dan ekosistem pesisirnya hancur oleh polusi industri, sang elite dari Jakarta dapat dengan aman memilih “titik wisata steril” yang terjaga kebersihannya untuk menikmati kesegaran laut. Ada jarak realita yang sangat timpang antara apa yang dinikmati elite di malam hari dengan penderitaan struktural yang dihadapi warga lokal di siang hari.
Menolak Tunduk pada Narasi Tunggal
Unggahan akhir pekan Anindya Bakrie di Maluku Utara adalah contoh sempurna bagaimana narasi ekonomi ekstraktif dikemas dengan sangat rapi menggunakan bungkus optimisme, kolaborasi, dan estetika alam. Sebagai publik yang kritis, kita tidak boleh silau hanya oleh deretan angka USD 6 Miliar atau romantisme berenang di laut jernih.
Maluku Utara tidak akan pernah menjadi “tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional” yang berkeadilan selama model pengembangannya masih bersifat ekstraktif-kolonialistik—di mana daerah dikuras habis-habisan demi kemakmuran segelintir elite di pusat kekuatan modal. Jika Kadin dan Pemda berkomitmen penuh pada kemajuan yang hakiki, yang harus digalakkan bukanlah peningkatan kuota ekspor ke China secara membabi buta, melainkan redistribusi keadilan ekonomi, pemulihan hak ekologis warga, dan penghentian pengrusakan ruang hidup atas nama investasi.
Tanpa itu semua, narasi kemajuan ekonomi Maluku Utara hanyalah kosmetika kosong di atas penderitaan struktural rakyatnya.
