29.9 C
Jakarta

Anatomi Skandal Penyadapan Istana: Antara Reduksionisme Pasal, Etika Konstitusi, dan Hantu “Negara dalam Negara”

Published:

Oleh: E.T. Hadi Saputra

Ada penyakit kronis yang kerap menjangkiti ruang diskusi publik dan panggung penegakan hukum di republik ini: kecenderungan mereduksi pengkhianatan konstitusional menjadi sekadar pelanggaran administratif atau delik teknis biasa. Ketika layar televisi menayangkan debat panas antara pengamat intelijen, pakar psikologi forensik, politisi Senayan, hingga analis geopolitik mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan enam ribu nomor lainnya—yang menyeret nama mantan pucuk pimpinan kepolisian beserta gerbongnya—kita sesungguhnya sedang menyaksikan ujian terberat bagi marwah negara hukum sejak era Reformasi.

Dalam kaca mata hukum tata negara dan etika konstitusi, peristiwa ini bukanlah sekadar berita kriminal biasa atau “tsunami” sensasi politik. Ia adalah sebuah anomali kekuasaan yang menelanjangi rapuhnya benteng kedaulatan kita dari dalam.

1. Jebakan Formalisme Hukum: Penyadapan Biasa vs. Anatomi Makar

Perdebatan yang mengemuka di ruang publik terbelah pada dua kutub ekstrem: apakah kasus ini cukup dijerat dengan pasal penyadapan ilegal dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) demi alasan kemudahan pembuktian, ataukah harus ditarik ke wilayah tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional (Pasal 191, 192, dan 193)?

Membaca hukum hanya dari kacamata teks pasal demi pasal secara mekanis—dengan alasan “agar tidak menimbulkan ekses” atau “memudahkan kerja penyidik”—adalah bentuk formalisme yang berbahaya. Hukum tidak boleh kehilangan ruh atau original intent-nya dalam menjaga tegaknya republik. Ketika instrumen negara yang diberi kewenangan koersif justru memutar balik moncong intelijennya untuk mengintip ruang komunikasi Kepala Negara, di situlah batas antara pelanggaran privasi dan pengkhianatan terhadap mandat konstitusi runtuh.

Belajar dari sejarah ketatanegaraan modern seperti skandal Watergate yang menumbangkan Richard Nixon, penyadapan politik di jantung kekuasaan bukanlah perkara teknis telekomunikasi. Ia adalah anatomi “perbuatan tercela” yang merusak sendi-sendi demokrasi. Benar bahwa ribuan warga negara, aktivis, pimpinan partai, dan pengusaha yang ikut disadap berhak atas perlindungan UU PDP dan keadilan yang setara. Namun, menyamakan bobot penyadapan terhadap warga sipil dengan penyadapan terhadap Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan Kepala Pemerintahan adalah kekeliruan logika hukum tata negara. Menyadap Presiden berarti melumpuhkan kerahasiaan negara, membuka celah intervensi asing, dan menciptakan kondisi di mana Kepala Negara berada di bawah bayang-bayang kendali pihak lain.

2. “Negara dalam Negara” dan Candu Kekuasaan Tanpa Etika

Lebih jauh lagi, skandal ini mengonfirmasi bahaya laten dari fenomena autocratic legalism dan tumbuhnya “negara dalam negara”. Ketika sebuah jaringan elite bersenjata dan berwenang menyusun pemetaan politik (political behavior modeling) untuk kontestasi 2029, atau bahkan diduga melayani kepentingan user eksternal dan oligarki, kita sedang berhadapan dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam bentuknya yang paling telanjang.

Inilah konsekuensi logis ketika reformasi birokrasi dan keamanan dibiarkan berjalan tanpa pagar etika konstitusi. Penempatan personel aktif pada berbagai lini strategis di luar struktur, ditambah lemahnya pengawasan terhadap alat-alat intersepsi canggih, melahirkan rasa kebal hukum. Persandian negara yang seharusnya menjadi tameng sunyi penjaga rahasia republik—sebagaimana filosofi adat Nusantara bahwa marwah suatu kaum terletak pada kemampuannya menjaga rahasia rumah tangganya sendiri—justru bobol oleh orang-orang yang disumpah untuk melindunginya.

Ketika perintah untuk “menghilangkan jejak” muncul ke permukaan, publik tidak lagi membutuhkan tafsir berbelit-belit untuk membaca adanya mens rea (niat jahat) yang terstruktur. Ini bukan kerja iseng peretas amatir, melainkan operasi senyap yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan faksi kekuasaan.

3. Jalan Pulang: Transparansi atau Kehancuran Marwah Republik

Di titik ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak boleh terjebak pada solusi kosmetik. Membentuk panitia khusus atau sekadar menjanjikan RUU Penyadapan yang baru tidak akan menyembuhkan luka konstitusional ini apabila akar masalahnya—yakni impunitas dan kompromi politik di balik layar—dibiarkan utuh.

Ada tiga langkah mendesak untuk menyelamatkan marwah republik dari skandal ini:

  1. Hentikan Politik Kompromi dalam Pembuktian Hukum: Penegak hukum harus berani membongkar rantai komando, motif, serta aliran informasi hingga ke akar-akarnya. Jika bukti anteseden mengarah pada upaya melumpuhkan kewenangan Presiden atau mendelegitimasi pemerintahan yang sah, maka konstruksi pasal makar dalam KUHP Nasional wajib ditegakkan tanpa ragu, berdampingan dengan pemulihan hak privasi ribuan warga sipil yang menjadi korban.
  2. Rekonstruksi Sistem Persandian dan Kontra-Intelijen: Keamanan komunikasi kepresidenan dan lembaga tinggi negara harus dikembalikan pada doktrin persandian yang ketat dan steril dari kepentingan politik praktis. Negara tidak boleh kalah canggih dan kalah disiplin dari para “pencuri informasi” di dalam tubuhnya sendiri.
  3. Kembalikan Watak Kekuasaan pada Etika Pancasila: Kekuasaan tanpa kendali etika hanya akan melahirkan pengkhianatan. Pembersihan institusi penegak hukum dari jaringan loyalis faksi politik adalah harga mati agar kepercayaan publik tidak runtuh sepenuhnya.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa lihai para elite berdebat soal pasal di layar kaca. Sejarah akan mencatat apakah republik ini memiliki keberanian untuk menghukum pengkhianatan di jantung kekuasaan, ataukah kita kembali memilih jalan kompromi dan membiarkan “dinding-dinding Istana” terus bertelinga untuk kepentingan para pemburu rente politik.

ET Hadi Saputra
ET Hadi Saputrahttp://www.ethadisaputra.com
seorang jurnalis investigasi dan penulis kritis yang mengintegrasikan latar belakang ilmu komunikasi, hukum, dan ekonomi nya ke dalam narasi analisis sosial dan kebijakan publik. Dengan gaya penulisan berbasis riset yang tajam, ia aktif menyuarakan isu-isu terkait hukum tata negara, hak asasi manusia, serta inovasi pendidikan tinggi demi menciptakan literasi masyarakat yang lebih mendalam terhadap konstitusi.

Related articles

Recent articles

spot_img